Aceh Terancam Kesenjangan Layanan Dasar Akibat Tata Ruang Tidak Ideal

Aceh menghadapi tantangan besar dalam penerapan Central Place Theory (CPT) untuk membangun wilayah yang berkelanjutan. Kesenjangan layanan dasar antara wilayah maju seperti Banda Aceh dan wilayah terpencil seperti Aceh Singkil semakin melebar, memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial.

Bencana alam seperti banjir dan longsor pada akhir 2025 semakin memperparah kondisi, menghambat pemulihan infrastruktur dan ekonomi. Tanpa hierarki pusat pelayanan yang tangguh, Aceh sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Kesenjangan Layanan Dasar di Aceh

• Isolasi Geografis: Kabupaten kepulauan seperti Aceh Singkil dan Simeulue mengalami isolasi geografis, menyebabkan tingginya biaya logistik dan keterbatasan pasokan barang.
• Kemiskinan Struktural: Pola kemiskinan di Aceh menunjukkan hubungan kuat antara geografi, akses infrastruktur, dan struktur ekonomi daerah.
• Dampak Bencana: Banjir dan longsor merusak jaringan listrik dan infrastruktur jalan, memperlambat pemulihan ekonomi dan layanan dasar.

Langkah-Langkah Perbaikan

• Revisi RTRW: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh periode 2025–2045 harus mengadopsi prinsip CPT secara terukur untuk membentuk hierarki pusat pelayanan yang jelas.
• Alokasi Dana Desa: Dana Desa sebesar Rp4,73 triliun untuk 6.497 desa pada 2025 perlu difokuskan pada penguatan pusat pelayanan tingkat desa seperti BUMDes, pasar desa, dan puskesmas pembantu.
• Infrastruktur Kelistrikan: Pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk penyelesaian transmisi 275 kilovolt Sigli–Pangkalan Susu pada 2028, menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi dan layanan publik.
• Integrasi dengan SDGs: Aceh perlu mengintegrasikan CPT dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Tantangan dan Harapan

Penerapan CPT di Aceh tidak hanya tentang perencanaan, tetapi juga implementasi di lapangan yang sering terganggu oleh bencana. Dengan kemauan politik yang kuat, Aceh dapat membangun tata ruang yang lebih tangguh dan merata, memastikan bahwa tidak ada satu pun desa yang tercecer dari jangkauan layanan dasar.