Tiga bulan berlalu sejak banjir bandang dan luapan sungai besar menerjang Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, hingga Pidie Jaya. Namun, jejak-jejak kehancuran masih menjadi pemandangan sehari-hari yang menyayat hati bagi masyarakat di pesisir Timur-Utara Aceh.

Kondisi pemulihan saat ini menunjukkan pola yang timpang dan cenderung diskriminatif; wilayah perkotaan mendapatkan sentuhan perbaikan signifikan, sementara wilayah pelosok desa masih berkubang dalam lumpur ketidakpastian. Ketimpangan respons ini mengungkap tabir gelap dalam tata kelola bencana yang selama ini tersembunyi di balik retorika politik.

Skala Kerusakan dan Respons Pemerintah

• Ribuan hektare lahan pertanian puso dan ratusan titik tanggul jebol, terutama di sepanjang aliran sungai Krueng Keureuto dan Krueng Tamiang.
• Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pasca-bencana dengan alokasi anggaran mencapai Rp 45 triliun secara nasional.
• Pemerintah Aceh belum membentuk tim khusus atau satgas daerah yang kredibel, namun mengusulkan anggaran fantastis sebesar Rp 153 triliun.

Dampak Sosial dan Kemanusiaan

• Risiko kesehatan warga meningkat tajam akibat paparan debu sisa material banjir yang mengering serta sanitasi yang buruk.
• Ancaman penyakit ISPA, diare, hingga masalah gizi akibat rusaknya rantai pasok pangan menjadi nyata di wilayah seperti Aceh Timur dan Pidie Jaya.
• Tekanan ekonomi akibat gagal panen yang tidak segera diintervensi mulai memicu kerentanan sosial dan peningkatan angka kemiskinan baru.

Sektor Pendidikan Terabaikan

• Siswa SLTA di seluruh wilayah terdampak mempersiapkan diri menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam kondisi sekolah yang rusak dan akses buku yang hancur terendam air.
• Konsentrasi siswa pecah karena lingkungan rumah yang belum layak huni.
• Diperlukan intervensi melalui skema rehabilitasi fasilitas pendidikan darurat untuk menyelamatkan kesempatan emas generasi muda Aceh.

Kebutuhan Aksi Nyata

• Sekda Aceh harus segera bertindak membentuk Komite Ad Hoc Rehab-Rekon sebagai mesin penggerak percepatan di daerah.
• Kebijakan publik yang baik haruslah human-centered, menempatkan keselamatan dan martabat rakyat sebagai hukum tertinggi.
• Pemerintah Aceh harus berhenti bermimpi tentang angka-angka fantastis yang tak berdasar dan mulai bekerja dengan konsep yang terukur untuk mengembalikan kehidupan masyarakat di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, dan Pidie Jaya ke kondisi yang lebih baik.