Pemerintah Aceh diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk membatasi belanja iklan, film, dan pemotretan sebesar Rp 71,7 miliar yang dialokasikan untuk seremonial. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan memastikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan.

Ini menjadi perhatian karena Aceh memiliki otonomi khusus dan kebijakan daerah yang harus dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat.

Dampak Keuangan

• Rp 71,7 miliar dialokasikan untuk seremonial.
• Mendagri mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
• Kejelasan pengelolaan keuangan menjadi prioritas.

Otonomi Khusus Aceh

• Aceh memiliki kebijakan daerah yang harus dioptimalkan.
• Pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel.
• Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama.

Reaksi Masyarakat

• Warga Aceh menunggu kejelasan penggunaan anggaran.
• Transparansi menjadi kunci kepercayaan masyarakat.
• Optimisasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan layanan publik.