Indeks Gini Aceh sering dianggap sebagai ukuran ketimpangan pendapatan yang akurat. Namun, para akademisi mengungkapkan bahwa indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi di ujung ekstrem dan tidak mampu menangkap mobilitas sosial. Hal ini menyebabkan realitas kemiskinan di Aceh, terutama di masyarakat pesisir dan pedalaman, tidak tergambarkan dengan jelas.

Penelitian menunjukkan bahwa meski dana otonomi khusus mengalir deras, Gini Ratio Aceh masih tergolong tinggi. Ini menandakan bahwa manfaat pembangunan belum terdistribusi merata. Para akademisi menyarankan penggunaan ukuran ketimpangan yang lebih sensitif seperti Theil Index atau Atkinson Index untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.

Kelemahan Indeks Gini

• Tidak sensitif terhadap distribusi di ujung ekstrem: Indeks Gini tidak mampu membedakan pola distribusi di kelompok terbawah, seperti nelayan dan petani miskin.
• Statis dan tidak menangkap mobilitas sosial: Indeks Gini hanya mengambil potret statis pada satu waktu, mengabaikan dinamika naik-turun yang esensial dalam memahami kemiskinan.
• Tidak menjelaskan siapa yang menikmati pertumbuhan: Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, tetapi jika kelompok miskin hanya menikmati remah-remah sementara kelompok kaya berpesta pora, maka pertumbuhan itu tidak inklusif.

Solusi yang Diusulkan

• Menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM mengukur capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, dimensi yang luput dari perhitungan Gini.
• Mengadopsi ukuran ketimpangan yang lebih sensitif: Seperti Theil Index atau Atkinson Index, yang mampu mengurai ketimpangan menjadi within-group inequality dan between-group inequality.
• Menyusun Growth Incidence Curve (GIC): Kurva ini menunjukkan berapa persen pertumbuhan yang dinikmati setiap kelompok pendapatan dari kelompok termiskin hingga terkaya.
• Melakukan pemetaan kemiskinan partisipatif di tingkat gampong: Data statistik perlu dilengkapi dengan pemahaman kontekstual tentang mengapa sebuah komunitas terjebak kemiskinan.

Kesimpulan

Indeks Gini bukanlah indikator jahat yang harus dibuang, tetapi ia tidak boleh menjadi satu-satunya rujukan. Di negeri serumit Aceh, dengan keragaman geografis, kultural, dan ekonomi, Gini tidak mampu menunjukkan di mana letak kebocoran dan kelompok mana yang tertinggal. Sudah saatnya Pemerintah Aceh bergerak melampaui Gini, merancang kebijakan berbasis data mikro, dan memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.