Perangkat gampong memegang amanah publik. Dalam situasi bencana, amanah itu berlipat ganda nilainya. Data korban banjir menentukan siapa yang berhak dibantu dan siapa yang terlewat. Proses pendataan kerap menghadapi godaan seperti titipan nama dan manipulasi kondisi rumah, yang dapat menyebabkan bantuan salah sasaran.

Transparansi dan uji publik di meunasah atau kantor geuchik harus menjadi alat koreksi sosial. Kejujuran perangkat gampong diuji apakah mereka membuka diri terhadap koreksi atau defensif menutup-nutupi kekeliruan. Data yang dimanipulasi berpotensi menimbulkan konflik sosial dan hilangnya kepercayaan warga.

Pentingnya Integritas Data

• Data korban banjir adalah fondasi kebijakan tanggap darurat dan pemulihan.
• Manipulasi data dapat menyebabkan bantuan salah sasaran dan konflik sosial.
• Transparansi dan uji publik harus menjadi alat koreksi sosial.
• Pengawasan berlapis dari masyarakat, media, dan aparat pengawas internal diperlukan.

Kejujuran data adalah langkah pertama menuju keadilan bantuan. Setiap data yang dimanipulasi berpotensi menimbulkan konflik sosial, kecemburuan, dan hilangnya kepercayaan warga terhadap pemerintah paling bawah yang justru menjadi garda terdepan pelayanan.