Timeline Aceh
serambinews.com
serambinews.com

Aceh Butuh Kebijakan Stabilisasi Ekonomi untuk Hadapi Fluktuasi

17 Februari 2026 08:07

Ekonomi Aceh terus menghadapi fluktuasi ekstrem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Data Bappeda Aceh menunjukkan investasi di Aceh mencapai Rp12,57 triliun pada 2022, namun turun drastis menjadi Rp9,47 triliun pada 2023. Fluktuasi ini tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi juga pada kehidupan nyata, seperti PHK mendadak dan proyek mangkrak.

Bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor pada akhir 2025, semakin memperburuk kondisi ekonomi Aceh. Sebanyak 1.960 unit UMKM terlumpuh, dan inflasi melonjak menjadi yang tertinggi nasional. Meskipun pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi minus 1,33 persen pada Januari 2026, pertanyaan mendasar tetap ada: apakah Aceh telah belajar dari krisis ini atau hanya akan mengulang siklus yang sama?

Dampak Fluktuasi Ekonomi

  • Investasi turun drastis: Dari Rp12,57 triliun pada 2022 menjadi Rp9,47 triliun pada 2023.
  • UMKM terlumpuh: 1.960 unit UMKM terdampak banjir bandang dan longsor pada akhir 2025.
  • Inflasi tinggi: IPH Aceh menjadi yang tertinggi nasional pada Desember 2025.
  • Struktur ekonomi rapuh: Kontribusi industri pengolahan hanya 4,71 persen terhadap PDRB.

Kebijakan Stabilisasi yang Diperlukan

  • Diversifikasi struktural: Meningkatkan kontribusi industri pengolahan dari 4,71 persen menjadi 10 persen dalam lima tahun.
  • Reformasi instrumen fiskal: Membangun dana kontinjensi bencana yang terintegrasi dengan APBA.
  • Sistem logistik tahan banting: Mengidentifikasi rute alternatif, gudang penyangga, dan kontrak darurat dengan penyedia jasa transportasi.

Langkah ke Depan

Aceh membutuhkan kebijakan stabilisasi yang tidak hanya pandai memadamkan api, tetapi juga membangun rumah yang tahan api. Dengan fondasi ekonomi yang kokoh, Aceh dapat menghadapi fluktuasi dan bencana dengan lebih baik.

Aceh Butuh Kebijakan Stabilisasi Ekonomi untuk Hadapi Fluktuasi