Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di tingkat kabupaten/kota di Aceh sedang menghadapi krisis anggaran yang mengancam kelangsungan operasionalnya. Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali alias Abu Sibreh, menyatakan bahwa banyak MPU di daerah sudah dalam kondisi 'sakaratul maut' akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas MPU dalam membina umat serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa dukungan anggaran menjadi faktor kunci dalam penguatan sektor keagamaan di daerah. Ia mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk berkomitmen mendukung pelaksanaan syariat Islam, mengingat Aceh memiliki kekhususan sebagai daerah dengan otonomi khusus di bidang tersebut.

Kondisi MPU di Aceh

• Kondisi 'sakaratul maut': Banyak MPU di tingkat kabupaten/kota mengalami keterbatasan anggaran yang mengancam kelangsungan operasionalnya.
• Dampak terhadap fungsi MPU: Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas MPU dalam membina umat dan menyelesaikan masalah sosial.
• Harapan solusi: Rapat koordinasi (Rakor) MPU se-Aceh 2026 diharapkan dapat membuka peluang solusi atas persoalan anggaran yang dihadapi.

Dukungan Pemerintah Aceh

• Komitmen Wakil Gubernur: Fadhlullah menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor keagamaan.
• Koordinasi intens: Diperlukan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah provinsi dan daerah untuk memperkuat dukungan anggaran terhadap MPU.
• Kekhususan Aceh: Sebagai daerah dengan otonomi khusus di bidang syariat Islam, Aceh wajib didukung oleh semua kabupaten/kota untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam.