Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggelar rapat koordinasi tahun 2026 untuk memperkuat sinergi antara MPU provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan utama adalah menjaga netralitas dan independensi lembaga dari kepentingan politik praktis.

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali alias Abu Sibreh, menegaskan pentingnya keselarasan peran di semua tingkatan. Ia mengaku MPU tidak pernah menerima kunjungan partai politik selama dua dekade terakhir untuk menjaga independensi.

Fokus Rapat Koordinasi

• Menjaga netralitas: MPU berkomitmen tidak terlibat dalam agenda politik, meski menghadapi tekanan di tingkat daerah.
• Sinergi kelembagaan: Memperkuat koordinasi antara MPU provinsi dan kabupaten/kota untuk membina umat.
• Tantangan sosial: MPU juga akan fokus menangani isu seperti penyalahgunaan narkoba dan pornografi.

Dukungan Pemerintah Aceh

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menilai MPU memiliki peran krusial sebagai penjaga nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat. Ia berharap rakor ini dapat melahirkan gagasan konkret untuk menjawab tantangan keumatan ke depan.