Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Menurutnya, pemerintah sedang melakukan pembaruan dan perbaikan data untuk meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.

Mualem menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk memisahkan tanggung jawab antara JKA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta antara pemerintah provinsi dan pusat. Saat ini, sekitar 5,2 juta jiwa dari 5,6 juta penduduk Aceh telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Penjelasan Gubernur Aceh

• Evaluasi dan Penataan: Mualem menyatakan bahwa anggaran JKA tidak dipotong, melainkan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
• Pemisahan Tanggung Jawab: Pemerintah sedang menata kembali pembagian tanggung jawab antara JKA dan JKN, serta antara pemerintah provinsi dan pusat.
• Kondisi Fiskal: Mualem menyebutkan bahwa penyesuaian JKA dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal Aceh saat ini.
• Dana Otsus: Jika Dana Otsus Aceh kembali sebesar 2,5 persen, pelaksanaan JKA akan dikembalikan seperti semula.

Dampak terhadap Masyarakat

• Layanan Kesehatan: Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
• Akurasi Data: Pembaruan data bertujuan untuk memastikan bahwa program JKA tepat sasaran dan berkeadilan.
• Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah provinsi dan pusat bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif.