Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan akan melarang truk tronton melintasi Jembatan Bailey Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, mulai 18 Januari 2026. Kebijakan ini diambil setelah jembatan mengalami kerusakan akibat kendaraan yang kelebihan muatan. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Aceh memprotes kebijakan ini karena dinilai akan meningkatkan biaya angkut dan harga sembako di Aceh.

Ketua DPD Aptrindo Aceh, Muhammad Furqan Firmandez, menyatakan bahwa larangan ini tidak hanya merugikan pengusaha truk, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga sembako seperti telur, minyak, dan sirup. Pengusaha truk menyarankan agar Dinas Perhubungan mengawasi ketat proses timbang kendaraan untuk menghindari kelebihan muatan, daripada melarang truk berdasarkan jumlah sumbu roda.

Dampak Kebijakan

• Kenaikan biaya angkut: Penggunaan jalur barat selatan memakan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya angkut.
• Kenaikan harga sembako: Biaya angkut yang lebih tinggi akan berdampak pada harga sembako di Aceh.
• Ketidakefektifan truk kecil: Truk kecil memiliki muatan yang lebih sedikit dan biaya yang lebih mahal.

Saran Pengusaha Truk

• Pengawasan ketat muatan: Mengaktifkan timbangan kendaraan untuk memastikan muatan tidak melebihi 30 ton.
• Alternatif jalur: Menggunakan jalur barat selatan sebagai alternatif, meskipun memakan waktu lebih lama.

Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan jelang bulan Ramadhan, di mana kebutuhan pokok masyarakat meningkat. Pengusaha truk berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

Konteks Lokal

• Jembatan Bailey Krueng Tingkeum: Jembatan ini merupakan jalur penting untuk distribusi barang dari Medan ke Banda Aceh.
• Dampak pada UMKM: Kenaikan harga sembako akan berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh.
• Stabilitas harga: Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas harga sembako jelang bulan Ramadhan.