Tiga bulan setelah banjir besar melanda Aceh pada November 2025, infrastruktur seperti jembatan dan jalan masih rusak dan belum diperbaiki. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga pemulihan aliran listrik. Padahal, Aceh memiliki dana segar berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk PNS sebesar Rp1,5 triliun, namun Gubernur Aceh hanya memotong 16% dari dana tersebut untuk pemulihan pascabencana.

Keputusan ini dipertanyakan karena dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun 20 jembatan baru, jaringan air bersih, dan pemulihan sekolah serta pertanian. Tanpa kesadaran dan solidaritas dari pemerintah, proses pemulihan Aceh akan terus terhambat dan mengabaikan hak-hak penyintas bencana.

Dampak Banjir dan Pemulihan Infrastruktur

• Infrastruktur rusak: Jembatan dan jalan masih belum diperbaiki, menghambat aktivitas masyarakat dan pemulihan listrik.
• Dana TPP: Pemerintah Aceh hanya memotong 16% dari dana TPP Rp1,5 triliun, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pemulihan pascabencana.
• Potensi penggunaan dana: Dana bisa dialokasikan untuk membangun 20 jembatan baru, jaringan air bersih, dan pemulihan sekolah serta pertanian.

Kebutuhan Solidaritas dan Kebersamaan

• Pemulihan pascabencana: Membutuhkan kesadaran dan solidaritas dari pemerintah dan masyarakat.
• Hak penyintas bencana: Pendekatan proyek yang mengabaikan hak-hak penyintas bencana harus dihindari.
• Prioritas pemulihan: Pemerintah Aceh perlu memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir.