WAKIL MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Aceh terus menunjukkan kemajuan yang dianggap signifikan. Dari total 2.756 sekolah yang terdampak, sekitar 90 persen telah dinyatakan siap kembali melaksanakan pembelajaran.

Namun pekerjaan rumah masih besar. Sebanyak 283 sekolah masih membutuhkan proses pembersihan dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026. Kabupaten Aceh Tamiang disebut sebagai wilayah dengan dampak terparah. Meski begitu, semangat untuk kembali belajar tampak dari angka kehadiran hari pertama sekolah pada 5 Januari 2026: 90 persen guru hadir, sementara siswa mencapai 70 persen.

Dampak Bencana pada Pendidikan

• 90% sekolah siap kembali belajar: Dari 2.756 sekolah terdampak, 90% telah dinyatakan siap.
• 283 sekolah masih membutuhkan pembersihan: Ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
• Aceh Tamiang terparah terdampak: Wilayah dengan dampak terparah.
• Semangat belajar tetap tinggi: 90% guru dan 70% siswa hadir hari pertama sekolah.

Kemendikdasmen juga telah menyalurkan bantuan dana pembersihan sebesar Rp5 hingga Rp50 juta kepada 956 sekolah. Tetapi Atip mengakui, masih banyak lokasi yang memerlukan dukungan alat berat karena kerusakan yang parah. Selain itu, kementerian memberikan dukungan psikososial, dana operasional pendidikan darurat, serta sarana belajar untuk menjaga agar kegiatan belajar mengajar tidak berhenti di tengah situasi krisis.

Faktanya, meskipun banyak sekolah mulai kembali aktif, ratusan sekolah di Aceh Utara masih berlumpur. Dalam setiap bencana besar—gempa bumi, banjir bandang, atau erupsi gunung berapi—sekolah dan pesantren hampir selalu menjadi sektor yang paling rentan terdampak.

Hal serupa terjadi di Aceh Timur. Dinas Pendidikan Dayah setempat mengungkapkan bahwa lebih dari seratus pesantren atau dayah serta tempat pengajian mengalami kerusakan akibat banjir besar akhir November 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Timur, Saiful Nahar, menyebut sekitar 120 pesantren terdampak. Dari jumlah tersebut, 16 mengalami kerusakan berat, 80 rusak sedang, dan 24 lainnya rusak ringan. Banjir merendam ruang kelas, asrama santri, dapur, hingga kitab-kitab pengajian. Selain itu, 70 unit tempat pengajian di berbagai kecamatan juga ikut terdampak.

Sekolah dan pesantren bukan hanya ruang belajar. Ia adalah tempat pembentukan karakter dan moral generasi muda. Ketika bencana terjadi, santri dan siswa tidak hanya kehilangan bangunan fisik, tetapi juga rasa aman dan kestabilan mental.

Banyak santri terpaksa pulang. Sebagian bahkan harus menghentikan proses belajar karena kondisi ekonomi keluarga yang memburuk pascabencana. Ini menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap pendidikan tidak berhenti pada runtuhnya gedung, tetapi menjalar panjang ke masa depan anak-anak.

Sayangnya, dalam sistem yang berjalan saat ini, penanganan pascabencana sering kali tidak menyeluruh. Bantuan datang pada tahap awal, tetapi proses rekonstruksi pendidikan berjalan lambat.

Sekolah dan pesantren umumnya bergantung pada sumbangan masyarakat atau lembaga sosial. Negara memang hadir, tetapi belum sepenuhnya memastikan kelangsungan pendidikan secara komprehensif. Akibatnya, kesenjangan pendidikan semakin melebar, terutama bagi masyarakat miskin yang paling rentan terdampak.

Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah hak fundamental masyarakat dan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengabaikan perannya dalam menjamin keberlangsungan sekolah dan pesantren setelah bencana.

Negara wajib menyediakan dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, membayar gaji tenaga pengajar, serta memastikan pembelajaran tetap berjalan dalam situasi darurat.

Selain peran negara, Islam juga memiliki mekanisme sosial yang kuat: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat dapat digunakan untuk membantu korban bencana, termasuk santri dan pengajar yang terdampak.

Wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih kokoh dan aman dari risiko bencana. Sistem ini tidak insidental, melainkan dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Lebih dari itu, Islam menekankan semangat persaudaraan dan kolaborasi umat. Komunitas tidak bersikap egois, tetapi merasa ikut bertanggung jawab atas pendidikan generasi mendatang.

Kerusakan pesantren bukan hanya masalah satu institusi, melainkan masalah umat secara keseluruhan. Dengan kesadaran semacam ini, proses pemulihan pascabencana akan lebih cepat dan menyeluruh.

Nasib sekolah dan pesantren pascabencana adalah cermin sejauh mana negara dan umat memandang pentingnya pendidikan generasi. Fakta menunjukkan masih banyak fasilitas pendidikan yang belum pulih, sementara anak-anak membutuhkan kepastian masa depan.

Islam memberikan arah yang jelas: negara wajib menjamin pendidikan, memulihkan sarana belajar, dan membentuk generasi berkepribadian Islam. Tanpa langkah serius dan sistemik, bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengancam masa depan peradaban.

Pada akhirnya, masa depan sekolah dan pesantren pascabencana sangat bergantung pada sistem yang diterapkan. Jika penanganan hanya bersifat sementara, pendidikan akan terus menderita.

Namun, dengan penerapan Islam secara kaffah—yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, didukung sistem keuangan Islam serta solidaritas umat—pendidikan akan tetap tegak. Dari sinilah akan lahir generasi berpengetahuan, beriman, dan siap membangun peradaban, meskipun menghadapi tantangan bencana.