Anggota DPRA dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munawar AR atau yang akrab disapa Ngohwan, menyarankan agar puskesmas di Aceh Besar didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saran ini disampaikannya sebagai solusi mengatasi persoalan ratusan tenaga kesehatan (nakes) tenaga bakti yang terpaksa dirumahkan karena SK mereka tidak diperpanjang.

Seperti diketahui, ada 400 lebih nakes tenaga bakti di lingkungan Pemkab Aceh Besar yang tak diperpanjang SK sejak 31 Desember 2025. Ngohwan mengatakan, puskesmas memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2023, tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penataan ASN.

Solusi BLUD untuk Nakes Dirumahkan

• Fleksibilitas Anggaran: Dengan skema BLUD, puskesmas punya fleksibilitas lebih dalam pengelolaan anggaran. Tenaga kesehatan yang dirumahkan masih bisa diakomodir, baik sebagai tenaga bakti, tenaga kontrak, atau bentuk lainnya.

• Mengatasi Krisi Obat: BLUD juga dinilai mampu mengatasi krisis obat-obatan yang selama ini kerap terjadi di puskesmas. Pengadaan obat tidak perlu menunggu pengesahan APBD, sehingga pelayanan kesehatan dasar tidak terhambat.

Kondisi Saat Ini

• 29 Puskesmas di Aceh Besar: Saat ini terdapat 29 puskesmas di Aceh Besar, namun belum satu pun yang berstatus BLUD. Ngohwan berharap pemerintah daerah segera mengkaji dan merealisasikan kebijakan tersebut demi keberlangsungan layanan kesehatan dan nasib para tenaga kesehatan.

• Kepekaan Pemerintah: Dengan kondisi darurat seperti ini, pemerintah diharapkan punya kepekaan terhadap keberlangsungan hidup para nakes yang akan di-PHK. BLUD diharapkan dapat menjadi solusi terhadap 400 lebih nakes tenaga bakti di Aceh Besar yang tidak diperpanjang SK kontraknya.

Manfaat BLUD

• Pengelolaan Anggaran Lebih Longgar: Puskesmas bisa langsung membelanjakan obat tanpa menunggu pengesahan APBD. Penggunaan anggarannya lebih longgar dan responsif.

• Keberlangsungan Layanan Kesehatan: BLUD diharapkan dapat menjamin keberlangsungan layanan kesehatan dan nasib para tenaga kesehatan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.