MAHLIZAR, S.Pd., Guru SMKN 1 Julok, dan Pengurus IGI Daerah Aceh Timur, melaporkan dari Aceh Timur

Malam di Pasar Kuta Binjei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, lazimnya menjadi penanda jeda bagi denyut ekonomi rakyat. Bagi sebagian pedagang, malam adalah waktu menutup lapak dan menghitung hasil, sementara bagi sebagian lainnya, justru menjadi awal untuk meneguk secangkir kopi, sekadar meredakan lelah setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan.

Di bawah lampu pasar yang temaram dan cahaya bulan yang masih redup di awal Syakban, saya duduk bersama seorang kawan lama di salah satu sudut warung kopi yang terletak tepat di jantung pasar.

Malam itu, saya memesan minuman yang terbilang istimewa: segelas “Boh Manok Weng” (BMW) yang diracik dengan kopi dan “pinenung nyen”. Minuman khas Aceh berbahan telur kocok dan pinang muda ini kerap dipercaya sebagai penambah stamina kaum pria. Kawan saya, sebaliknya, memilih kesederhanaan: secangkir kopi sareng panas dengan uap tipis mengepul, menyebarkan aroma khas kopi Ulee Kareng yang menenangkan.

Baru saja busa putih kecokelatan BMW menyentuh bibir gelas, sebuah “serangan” tak kasatmata menghantam indera penciuman kami. Bau busuk yang menyengat, perpaduan antara sisa sayuran membusuk, limbah amis ikan, serta tumpukan sampah plastik yang lembap, menyeruak tajam terbawa hembusan angin malam.

“Baunya makin parah, ya” ujar kawan saya sambil menutup hidung dengan telapak tangan. Gelas kopi sarengnya pun diletakkan kembali, bahkan sebelum sempat diseruput.

Pandangan kami tertuju pada sebuah gundukan hitam di sudut pasar. Di sanalah sampah menggunung, ibarat monumen sunyi atas kegagalan sistem pengelolaan limbah di wilayah ini.

Padahal, Pasar Kuta Binjei merupakan urat nadi perekonomian warga Kecamatan Julok. Di tempat inilah petani membawa hasil bumi, nelayan menurunkan hasil laut, dan masyarakat menggantungkan denyut hidup hariannya. Di balik hiruk pikuk transaksi pada siang hari, tersisa nestapa yang menumpuk saat malam tiba.

Sampah-sampah itu bukan sekadar persoalan estetika, melainkan telah berubah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, kenyamanan, bahkan martabat ruang publik.

Percakapan kami pun bergeser. Tak lagi membahas politik nasional, dinamika daerah, harga sawit, ataupun musibah banjir bandang yang kerap melanda Aceh Timur.

Malam itu, topik kami berlabuh pada mereka yang berdiri di garis terdepan menghadapi tumpukan sampah tersebut: para pekerja kebersihan.

“Kamu tahu berapa mereka digaji?” tanya kawan saya pelan.

Kami terdiam sejenak. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan warga, upah yang diterima para pejuang kebersihan ini jauh dari kata layak. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tuntutan pendidikan anak, dan biaya hidup yang kian menekan, penghasilan yang mereka bawa pulang setiap bulan bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar rumah tangga selama satu minggu.

Fenomena sampah di Pasar Kuta Binjei sejatinya bukan semata persoalan “malas membuang sampah pada tempatnya”. Ia adalah masalah sistemik yang mencerminkan cara kita memandang dan memperlakukan manusia.

Para pekerja kebersihan bekerja dalam risiko kesehatan yang tinggi. Tak jarang saya melihat mereka memungut sampah tanpa alat pelindung diri yang memadai, bersentuhan langsung dengan limbah berbahaya yang seharusnya ditangani secara lebih manusiawi.

Kawan saya menghela napas panjang. “Mereka itu terjepit,” ujarnya lirih.

“Di satu sisi, ada amanah untuk menjaga agar pasar tidak tenggelam dalam sampah. Di sisi lain, kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Gaji yang tak layak membuat mereka bekerja dengan sisa tenaga dan harapan yang kian menipis.”

Saya mengangguk. Tak jarang pula terlihat para pekerja itu memilah sampah yang masih memiliki nilai jual, lalu menjualnya ke pengepul barang bekas demi menambah penghasilan. Sebuah ironi yang getir: mereka membersihkan sisa konsumsi kita, sembari berharap pada sisa rezeki yang tercecer.

Bagi para pekerja kebersihan ini, pilihan hidup terasa sempit. Di wilayah seperti Kecamatan Julok, mencari pekerjaan alternatif bukan perkara mudah, kecuali memiliki modal usaha atau jaringan ekonomi yang kuat. Mereka bertahan di tengah bau busuk bukan karena menyukainya, melainkan karena ada keluarga yang harus diberi makan dan cita-cita sederhana yang ingin diwujudkan. Inilah potret nyata ketika integritas kerja dipaksa berdamai dengan kemiskinan.

Kita sering mengeluh saat sampah menumpuk. Namun, jarang sekali kita bertanya: apakah armada pengangkut sampah sudah memadai? Apakah sistem pengelolaannya berjalan dengan baik? Dan yang paling krusial, apakah manusia yang mengangkat sampah itu telah dimanusiakan?

Kesenjangan antara beban kerja dan imbalan yang diterima menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika upah tidak mencukupi, motivasi kerja menurun. Saat motivasi menurun, pelayanan kebersihan pun terganggu, dan sampah semakin menumpuk. Namun, menyalahkan pekerja kebersihan semata adalah tindakan yang tidak adil, jika kita jujur melihat akar persoalan yang bertumpu pada kebijakan anggaran, perencanaan, serta pengawasan pemerintah daerah.

Sambil mengaduk sisa BMW yang mulai mendingin, saya menyadari satu hal penting. Bau busuk yang menusuk malam itu bukan hanya berasal dari sampah organik dan plastik, tetapi juga dari “kebusukan sistem” yang mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya.

Menurut saya, ada beberapa langkah mendesak yang perlu segera menjadi perhatian para pemangku kebijakan di Aceh Timur, khususnya di Kecamatan Julok. Pertama, evaluasi upah pekerja kebersihan harus dilakukan secara serius dan berkeadilan. Gaji mereka semestinya disesuaikan dengan standar biaya hidup minimum. Mereka adalah pahlawan lingkungan yang mempertaruhkan kesehatan demi kenyamanan kita semua.

Kedua, modernisasi sistem pengelolaan sampah di Pasar Kuta Binjei mutlak diperlukan. Pasar ini membutuhkan tempat pembuangan sementara (TPS) yang layak dan terorganisasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penumpukan sampah juga dipicu oleh sampah rumah tangga yang sengaja dibuang ke area pasar karena ketiadaan TPS di lingkungan permukiman.

Ketiga, transparansi anggaran kebersihan harus ditegakkan. Retribusi sampah yang dipungut setiap hari perlu dikelola secara terbuka dan akuntabel. Pertanyaannya sederhana: mengapa dengan adanya pungutan rutin, persoalan sampah masih menjadi momok yang terus berulang?

Malam kian larut di Kuta Binjei. Gelas kopi telah kosong, namun rasa getir justru tertinggal di kerongkongan. Bukan karena pahitnya kopi, melainkan karena kenyataan yang kami bicarakan.

Saat kami beranjak pulang, saya melihat seorang petugas kebersihan mendekati tumpukan sampah itu di tengah gelap malam. Ia bekerja saat kita terlelap, ia bergulat dengan bau busuk saat kita terlelap. Barangkali sudah saatnya kita tidak hanya menutup hidung, tetapi juga membuka mata dan suara untuk membela hak-hak mereka.

Sebuah kota yang bersih tidak semata diukur dari jalan yang mulus atau pasar yang ramai, melainkan dari cara ia memperlakukan orang-orang yang membersihkannya.