Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menyampaikan pandangannya tentang demokrasi transisi dan ujian kedewasaan politik daerah. Menurutnya, masa transisi pemerintahan sering kali diwarnai oleh berbagai suara, mulai dari tuntutan hingga politik yang saling berkejaran. Rakyat, dalam situasi ini, sering kali hanya menjadi penonton yang menunggu pelayanan publik berjalan atau tidak.

HRB menekankan bahwa transisi pemerintahan merupakan proses yang kompleks, di mana beban lama bertemu dengan harapan baru. Anggaran lama yang belum diaudit dan kebijakan baru yang belum berjalan sering kali menimbulkan tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi diuji oleh kematangan dan kedewasaan cara kita menilainya.

Tantangan Demokrasi Transisi

• Kesalahpahaman dan Prasangka: HRB menyatakan bahwa defisit dan kewajiban berjalan sering kali merupakan akumulasi kebijakan dari beberapa tahun sebelumnya. Namun, dalam ruang publik, angka-angka ini sering disatukan dalam satu narasi besar seolah-olah semuanya lahir bersamaan.

• Pentingnya Audit: Menurut HRB, audit adalah satu-satunya pintu masuk kebenaran fiskal. Tanpa audit, yang beredar hanyalah dugaan, bukan kesimpulan kebijakan. Ia mengkritik kecenderungan masyarakat untuk menghakimi angka yang belum sah.

• Transparansi dan Kepercayaan Publik: HRB menekankan bahwa transparansi bukanlah kelemahan, melainkan fondasi kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari narasi sempurna, tetapi dari kejujuran dalam menghadapi fakta dan keberanian memperbaiki proses.

Peran Pengawasan Legislatif

• Hak Interpelasi dan Kritik Terbuka: HRB menyatakan bahwa pengawasan legislatif adalah jantung demokrasi. Hak interpelasi, rapat anggaran, dan kritik terbuka bukan ancaman, melainkan kebutuhan. Namun, ia mengingatkan bahwa instrumen yang benar bisa kehilangan makna jika digunakan tanpa kepekaan terhadap konteks transisi.

• Perdebatan tentang Angka Defisit: HRB mengkritik kecenderungan masyarakat untuk berdebat tentang angka defisit sebelum laporan audit resmi diterbitkan. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak diukur dari siapa paling cepat berbicara, melainkan siapa paling disiplin menunggu data sebelum menyimpulkan.

Pelajaran dari Polemik Bantuan Penanganan Bencana

• Respons yang Sehat: HRB menyatakan bahwa respons yang sehat terhadap kritik bukanlah menutup diri, melainkan mengevaluasi mekanisme distribusi dan memperbaikinya. Ia menekankan bahwa proses ini memang tidak selalu nyaman, tetapi justru di sanalah integritas pemerintahan diuji.

• Transparansi sebagai Kunci: HRB mengingatkan bahwa transparansi kerap disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, tata kelola yang baik bukanlah yang bebas dari kesalahan, melainkan yang memiliki mekanisme koreksi yang bekerja dan diawasi.

Kesimpulan

HRB mengingatkan bahwa demokrasi yang matang membutuhkan kesabaran untuk memberi ruang bagi kerja-kerja sunyi, seperti membuka ulang arsip lama, merapikan perencanaan, dan menata ulang sistem yang selama ini dibiarkan kusut. Ia menekankan bahwa rakyat tidak hidup dari perdebatan, melainkan dari layanan yang berjalan, seperti gaji yang dibayar tepat waktu, bantuan yang sampai sasaran, dan birokrasi yang tidak berbelit.

Pada akhirnya, demokrasi tidak akan diingat dari siapa yang paling lantang di masa transisi, melainkan dari siapa yang mampu menjaga arah ketika suasana paling bising. Dan sering kali, kerja yang paling menentukan justru berlangsung jauh dari sorotan.