Aceh, negeri yang dikenal dengan identitas syariat Islam, menghadapi ironi besar. Pejabat-pejabat yang seharusnya menjaga nilai-nilai tersebut justru melanggarnya secara terang-terangan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat kecil diancam dengan aturan ketat.

Praktik patriarki juga mengakar kuat, dengan perempuan sering menjadi objek, bukan subjek. Keadilan kalah oleh maskulinitas kekuasaan. Pejabat yang mendadak kaya setelah menjabat menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul kekayaan mereka, tetapi pertanyaan ini sering disembunyikan oleh tembok kekuasaan.

Pola Pelanggaran Pejabat

• Kekuasaan untuk kepentingan pribadi: Pejabat menggunakan jabatan mereka secara semena-mena.
• Patriarki yang mengakar: Perempuan sering menjadi objek, bukan subjek.
• Kekayaan mendadak: Pejabat yang mendadak kaya setelah menjabat.

Krisis Kesadaran Kritis

• Mahasiswa dan organisasi sosial bungkam: Mahasiswa dan organisasi sosial memilih diam, menciptakan ruang hampa yang berbahaya.
• Kritik diganti dengan kompromi: Kritik diganti dengan kompromi, idealisme ditukar dengan bantuan dana.
• Keberanian berbicara kebenaran menjadi barang langka: Berseberangan dengan penguasa dianggap berisiko bagi "keberlangsungan organisasi".

Aceh menghadapi krisis kepemimpinan dan kesadaran kritis. Tanpa mahasiswa yang berani dan organisasi sosial yang independen, penyalahgunaan jabatan akan terus dinormalisasi.