Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali mengungkap praktik penerimaan uang oleh sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Aceh. Meski mengakui menerima uang dari pihak vendor, para pejabat tersebut hingga kini masih berstatus saksi dan belum diproses secara hukum.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMP Kemendikbudristek, Harnowo Susanto, mengaku menerima uang sebesar Rp 250 juta saat melakukan survei ke gudang penyedia Chromebook. Uang tersebut diterima dari Mariana Susy, rekanan PT Bhinneka Mentari Dimensi.

Pengakuan Pejabat

• Harnowo Susanto: Menerima Rp 250 juta saat survei ke gudang Chromebook.
• Suhartono Arham: Menerima 7.000 dolar AS, berdalih uang tersebut terselip di paket bantuan kesehatan.
• Dhany Hamidan Khoir: Menerima 30.000 dolar AS dan Rp 200 juta, membagikan sebagian kepada rekan.

Pertanyaan Hukum

Kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mempertanyakan mengapa para penerima uang tidak melaporkan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari sebagaimana diatur undang-undang. Mereka meminta majelis hakim mencatat pengakuan para saksi yang menerima uang korupsi Chromebook.

Dampak Kasus

Kasus ini menambah daftar panjang pejabat kementerian yang menerima uang proyek Chromebook tapi masih melenggang bebas. Nadiem Makarim didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Konteks Aceh

Kasus korupsi ini memiliki dampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan di Aceh, terutama dalam konteks otonomi khusus dan kebijakan daerah. Dampak jangka panjang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pengelolaan proyek pendidikan.