Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 2026 mengalami kemacetan hingga pertengahan Februari. Keterlambatan ini berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. DPRK Aceh Singkil bahkan menjadwalkan interpelasi terhadap Bupati Safriadi Oyon pada 2 Maret 2026 untuk membahas isu ini.

Keterlambatan pengesahan APBK bukanlah hal baru di Aceh Singkil. Pada tahun 2023, anggaran baru disahkan pada 15 Februari, jauh setelah batas waktu ideal. Namun, situasi kali ini dinilai lebih parah karena pembahasan belum dimulai sama sekali. Salah satu penyebab utama adalah komunikasi yang buruk antara eksekutif dan legislatif, serta hilangnya sosok negosiator di Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

Dampak Keterlambatan APBK

• Pembangunan dan pelayanan publik terhambat: Keterlambatan pengesahan APBK berdampak langsung pada realisasi program pembangunan dan kebutuhan mendesak masyarakat.
• Interpelasi Bupati: DPRK Aceh Singkil berencana menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan kebijakan APBK 2026 kepada Bupati Safriadi Oyon.
• Kritik dari masyarakat: Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh Singkil, Surya Padli, meminta agar APBK segera disahkan untuk menghindari hambatan pembangunan.
• Nasihat tokoh agama: Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil, Roesman Hasmy, meminta semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan mengakhiri perseteruan.

Penyebab Keterlambatan

• Komunikasi buruk: Pembahasan anggaran memerlukan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Namun, saat ini komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik.
• Hilangnya negosiator: Tim TAPK Aceh Singkil kehilangan sosok yang sebelumnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara kedua belah pihak.

Harapan ke Depan

Masyarakat dan tokoh agama berharap agar semua pihak dapat menyelesaikan perbedaan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pembahasan APBK diharapkan dapat segera dimulai dan disahkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.