Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Aceh Utara tidak rampung sesuai target sebelum Ramadan. Warga yang terdampak banjir masih menempati tenda pengungsian, sementara data penerima bantuan tidak transparan, memicu protes di beberapa gampong di Lhokseumawe.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pola kerja lintas kementerian yang menangani bencana Sumatra. Ia menyoroti kurangnya koordinasi dan kewenangan satuan tugas rehabilitasi dan rekontruksi.

Masalah Utama

• Huntara tidak rampung: Target sebelum Ramadan meleset, warga masih di tenda.
• Data bantuan tidak transparan: Warga merasa ditipu karena tidak terdata sebagai penerima.
• Koordinasi lemah: Satuan tugas hanya koordinatif, tanpa daya dorong untuk percepatan.
• Akses informasi terbatas: Warga kesulitan memantau perkembangan rehabilitasi.

Solusi yang Diusulkan

• Evaluasi pola kerja: Presiden diminta mengambil alih penanganan pascabanjir.
• Transparansi data: Informasi penerima bantuan harus diakses publik secara realtime.
• Kewenangan satuan tugas: Diberi wewenang merekrut tenaga lokal untuk mempercepat kerja.
• Pemanfaatan teknologi: Website BNPB dan pemerintah daerah harus diperbarui secara berkala.