Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Aceh tidak rampung sesuai target sebelum Ramadhan. Warga yang terdampak banjir masih harus melewati bulan Ramadhan di tenda pengungsian. Hal ini disoroti oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, yang menilai pola penanganan bencana di Sumatra perlu dievaluasi.

Masriadi menekankan pentingnya transparansi informasi publik terkait bantuan dan rehabilitasi. Warga di beberapa desa di Kota Lhokseumawe merasa dirugikan karena tidak terdata sebagai penerima bantuan. Dia juga menyoroti keterbatasan satuan tugas rehabilitasi yang hanya bersifat koordinatif tanpa daya dorong untuk mempercepat pembangunan.

Keterlambatan Huntara dan Dampaknya

• Huntara tidak rampung sebelum Ramadhan, warga masih di pengungsian.
• Akses informasi terbatas, warga kesulitan mengetahui penerima bantuan.
• Protes warga di beberapa desa karena merasa tidak terdata.

Evaluasi Pola Penanganan Bencana

• Satuan tugas rehabilitasi dinilai kurang efektif karena hanya koordinatif.
• Tenaga kerja lokal diusulkan untuk memperkuat kinerja satuan tugas.
• Presiden diminta mengambil alih penanganan pascabanjir Sumatra.

Masriadi juga menyoroti biaya perjalanan dinas yang membengkak akibat pola kerja yang tidak efisien. Dia berharap presiden dapat mengevaluasi pola kerja lintas kementerian agar rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat berjalan lebih cepat dan transparan.