Tim Anggaran Pemerintah Aceh (APBA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh telah menyelesaikan pembahasan tindak lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski meleset dari batas waktu yang ditetapkan, APBA 2026 dijadwalkan mulai memasuki tahapan realisasi pada minggu kedua Februari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa berbagai rasionalisasi dan penyesuaian program telah dilakukan, terutama terkait dengan program-program sesuai kondisi kebencanaan di Aceh. Dia memastikan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) akan melakukan input SIPD berdasarkan rasionalisasi program hasil tindak lanjut evaluasi tersebut.

Fokus pada Kebencanaan dan Kesejahteraan

• Rasionalisasi Program: Various program adjustments have been made to align with Aceh's post-disaster conditions.
• Realisasi APBA 2026: The implementation of APBA 2026 is scheduled to begin in the second week of February 2026.
• Input SIPD: Each SKPA will input SIPD based on the program rationalization results.
• Kesejahteraan Rakyat: The adjustments are aimed at better serving the interests of the people of Aceh.

MTA also assured that the delays in discussing the follow-up to the APBA 2026 evaluation from Kemendagri will not result in sanctions, as Aceh is in a unique post-disaster recovery condition.