Pemerintah Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan menuntaskan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menyatakan bahwa meski sempat terkendala anggaran, pemerintah telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak untuk merampungkan R3P. Target awal penyelesaian R3P pada 20 Januari diperpanjang hingga 30 Januari mendatang.

Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dengan melibatkan 150 civil society organization (CSO) dan 96 sektor privat melalui program CSR untuk masuk ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Petra Karetji, menjelaskan bahwa program SKALA didesain untuk mendukung prioritas yang sudah ditetapkan Pemerintah Aceh.

Fokus Pemulihan dan Kolaborasi

• Target Penyelesaian R3P: Pemerintah Aceh menargetkan penyelesaian R3P pada 30 Januari mendatang, dengan fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur.

• Optimasi Anggaran: Pemerintah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak untuk merampungkan R3P, meski sempat terkendala anggaran.

• Keterlibatan CSO dan Sektor Privat: Pemerintah Aceh melibatkan 150 CSO dan 96 sektor privat melalui program CSR untuk mendukung pemulihan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

• Dukungan Program SKALA: Program SKALA berkomitmen untuk mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah guna memastikan penanganan berjalan efektif.

• Risiko Sosial-Ekonomi: Teridentifikasi risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya tengkulak di tengah masyarakat, yang akan ditangani melalui koordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA.

• Penggunaan Data dan Teknologi: SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendorong penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong untuk pengumpulan data.