Pemerintah Aceh sedang melakukan pembaruan dan perbaikan data Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk meningkatkan akurasi layanan. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengingatkan bahwa pembenahan data harus dilakukan secara akurat dan menyeluruh agar tidak salah sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Alfian menilai bahwa data yang lemah dan tidak terintegrasi selama ini membuat berbagai program, terutama yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus), berisiko tidak efektif. Ia menekankan bahwa setiap dugaan adanya penerima yang tidak berhak dalam program seperti JKA harus didasarkan pada data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko dan Dampak

• 5,2 juta jiwa penduduk Aceh telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan melalui berbagai skema pembiayaan.
• Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kebijakan meleset dan membuka peluang pemborosan anggaran.
• Pembenahan data dinilai krusial di tengah pembahasan perpanjangan dana Otsus untuk menghindari ketergantungan fiskal yang berulang.

Langkah Pemerintah

• Pemerintah Aceh sedang melakukan penataan ulang pembagian tanggung jawab antara JKA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih efektif.
• MaTA mengingatkan bahwa pembenahan data harus dilakukan secara konsisten agar kebijakan tidak terus mengulang persoalan yang sama.