Puluhan kampong di Kota Subulussalam, Aceh, masih dipimpin oleh penjabat (Pj) keuchik karena terkendala anggaran. Kondisi ini sudah berlangsung lama, dengan satu kampung bahkan sudah dua tahun dipimpin penjabat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Kota Subulussalam, dari 82 kampong, 34 kampong atau 41,4 persen tak memiliki keuchik definitif.

Pemilihan keuchik di 34 kampong semestinya digelar tahun 2025 lalu, tetapi terkendala anggaran sehingga urung dilaksanakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Kota Subulussalam, Hamdansyah, menargetkan pemilihan keuchik di 34 kampong yang diisi Pj dapat terlaksana pada tahun 2026 ini. Ia mengatakan bahwa usulan anggaran pemilihan keuchik yang telah diajukan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

Dampak Sosial dan Ekonomi

• 41,4 persen kampong di Kota Subulussalam tak memiliki keuchik definitif.
• Pemilihan keuchik ditunda hingga 2026 karena terkendala anggaran.
• Masyarakat menilai pemilihan keuchik penting untuk demokrasi dan penataan birokrasi.
• Kota Subulussalam menghadapi persoalan devisit anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Konteks Lokal

• Kecamatan Simpang Kiri: 6 kampong tanpa keuchik definitif.
• Kecamatan Penanggalan: 4 kampong tanpa keuchik definitif.
• Kecamatan Rundeng: 12 kampong tanpa keuchik definitif.
• Kecamatan Sultan Daulat: 8 kampong tanpa keuchik definitif.
• Kecamatan Longkib: 4 kampong tanpa keuchik definitif.

Tanggapan Masyarakat

• Beberapa pihak menilai pemilihan keuchik langsung merupakan hak demokrasi masyarakat.
• Pemilihan keuchik definitif juga merupakan bagian dari penataan birokrasi di jenjang paling rendah.
• Anggarannya selayaknya menjadi prioritas meskipun Kota Subulussalam menghadapi devisit anggaran yang besar.