Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar diskusi untuk menyusun dokumen perencanaan digital pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam merumuskan dokumen penting menuju pemerintahan digital yang terintegrasi.

Melalui forum diskusi ini, pemerintah daerah akan merumuskan tiga dokumen utama, yakni rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peta rencana SPBE, serta arsitektur SPBE. Dokumen-dokumen ini akan menjadi arah kebijakan Aceh Barat menuju pemerintahan digital.

Dokumen Utama yang Akan Dirumuskan

• Rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
• Peta rencana SPBE
• Arsitektur SPBE

Pencapaian dan Tantangan

• Indeks SPBE Aceh Barat saat ini mencapai 2,69 dengan predikat baik
• Peningkatan indeks SPBE sejak tahun 2021 hingga 2024
• Tantangan ke depan adalah integrasi sistem digital untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data

Layanan Digital yang Telah Diterapkan

• e-Kinerja
• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis elektronik
• Tanda tangan elektronik
• Layanan Lapor Bupati
• Pengelolaan data melalui sistem satu data

Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Transformasi digital bukan hanya tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.