Banjir yang melanda Sumatera, khususnya Aceh, meninggalkan kerusakan parah dan korban jiwa terbesar di Aceh Utara. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Malikussaleh mendesak Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk berkantor di Aceh guna mempercepat koordinasi lintas kementerian dan eksekusi kebijakan pemulihan.

Menurut Masriadi Sambo, Aceh Utara layak dijadikan pusat operasional Satgas karena didukung infrastruktur transportasi yang memadai. Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi untuk meminimalkan hambatan komunikasi dan mempercepat pelaksanaan program.

Desakan untuk Kantor Bersama

• Aceh Utara menjadi daerah dengan kerusakan terparah dan korban jiwa terbesar di Sumatera.
• Koordinasi lintas kementerian dinilai lamban dan perlu kantor bersama untuk eksekusi kebijakan.
• Pelibatan masyarakat lokal diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pentingnya Pelibatan Masyarakat

• Masriadi Sambo menekankan pentingnya keterlibatan warga, pengusaha lokal, dan kelompok masyarakat.
• Pelibatan masyarakat lokal dapat meminimalkan hambatan komunikasi dan mempercepat pelaksanaan program.
• Satgas pemerintah perlu menunjukkan sikap yang sama agresifnya dengan Satgas DPR RI dalam mendorong percepatan pemulihan daerah terdampak banjir.

Perbandingan dengan Satgas DPR RI

• Satgas DPR RI telah berkantor di Aceh dan dinilai efektif menjalankan fungsi pengawasan.
• Satgas pemerintah diharapkan dapat menunjukkan sikap yang sama agresifnya dengan Satgas DPR RI.
• Pendekatan serupa harus dilakukan Satgas pemerintah agar pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan masyarakat.

Harapan untuk Pemulihan yang Lebih Baik

• Rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat menghasilkan kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana.
• Masriadi Sambo menambahkan, Satgas pemerintah perlu menunjukkan sikap yang sama agresifnya dengan Satgas DPR RI.
• Pendekatan serupa harus dilakukan Satgas pemerintah agar pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan masyarakat.