Pemulihan Pascabencana di Bireuen Lambat, Ruslan Minta Evaluasi Bupati

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan M. Daud, meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Bupati Bireuen terkait lambannya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di daerah itu. Permintaan tersebut disampaikan Ruslan melalui surat resmi kepada Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Surat bernomor 101 A.2/DPR.RI/HRD II/2026 itu bersifat mendesak. Ruslan menilai penanganan pascabencana di Kabupaten Bireuen tidak berjalan sejalan dengan semangat percepatan pemulihan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Skala Kerusakan dan Jumlah Warga Terdampak

Berdasarkan data pemerintah daerah yang dikutip Ruslan, puluhan ribu rumah terdampak banjir dan longsor. Ribuan di antaranya mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Hingga lebih dari dua bulan setelah bencana, ribuan warga masih bertahan di tenda darurat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, dan lansia.

Permintaan Evaluasi dan Teguran

Ruslan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Aceh, baik melalui dukungan anggaran, kebijakan, maupun kunjungan langsung ke lokasi terdampak. Namun, menurut dia, komitmen pemerintah pusat itu tidak direspons secara selaras oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Ia menyoroti belum diajukannya usulan pembangunan hunian sementara (huntara) oleh Pemkab Bireuen ke pemerintah pusat. Alasan yang disampaikan pemerintah daerah adalah adanya penolakan masyarakat serta fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap).

Kebijakan yang Tidak Memprioritaskan Huntara

Menurut Ruslan, kebijakan tidak memprioritaskan huntara berisiko dan tidak sensitif terhadap kondisi darurat warga. Apalagi, umat Islam akan segera memasuki bulan Ramadan, yang semestinya dijalani dalam kondisi tempat tinggal yang layak.

Ia juga mengingatkan lambannya penanganan di tingkat daerah berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah pusat.

Permintaan kepada Galapana DPR RI

Atas dasar itu, Ruslan meminta Galapana DPR RI memberi perhatian khusus terhadap pemulihan pascabencana di Bireuen serta menyampaikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi kinerja Bupati Bireuen. Ia juga meminta Mendagri memberikan teguran dan arahan agar Pemkab Bireuen segera mengajukan usulan pembangunan hunian sementara.

“Saya menyurati Ketua Galapana sesuai dengan kondisi riil yang saya temukan langsung di lapangan. Semua keluhan dan bukti ada pada saya. Karena itu, Bupati Bireuen wajib dievaluasi,” ujar Ruslan.