Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mengkritik penanganan bencana banjir oleh Pemkab Pidie Jaya. Mereka menyebutkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan kepala daerah dalam mengelola krisis, serta kebijakan yang dianggap tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Koordinator Aliansi, Dedi Saputra, mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pidie Jaya lebih bersifat asumtif dan tidak berdasarkan realitas korban. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan masuk ke fase recovery berpotensi membuat dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak efektif.

Kritik dan Permintaan

• Ketidakmampuan Pemkab: Kebijakan yang diambil Bupati Pidie Jaya dianggap tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
• Perpanjangan Masa Darurat: Keputusan memperpanjang masa tanggap darurat hingga lima kali dinilai tidak relevan.
• Transparansi BTT: Penggunaan BTT harus transparan dan terbuka kepada masyarakat.
• Koordinasi Buruk: Kekacauan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Pusat.
• Permintaan Evaluasi: Aliansi mendesak Pemkab Pidie Jaya untuk melakukan evaluasi total dan menghentikan pendekatan simbolik.

Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemkab Pidie Jaya untuk segera melakukan evaluasi total dan fokus pada pemulihan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak banjir.