Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mengkritik penanganan bencana banjir oleh Pemkab Pidie Jaya. Menurut mereka, kebijakan yang diambil oleh Bupati Pidie Jaya tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengelola krisis.

Koordinator Aliansi, Dedi Saputra, menyebutkan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat hingga lima kali sudah tidak relevan. Ia mengingatkan bahwa fase darurat telah lama berakhir dan Pemkab harus beralih ke tahap recovery dan rekonstruksi pascabanjir bandang.

Kritik Utama

• Kebijakan Asumtif: Kebijakan Bupati Pidie Jaya dianggap asumtif dan tidak berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
• Perpanjangan Masa Darurat: Perpanjangan masa darurat dinilai tidak relevan dan memperlihatkan ketidaktahuan Pemkab tentang manajemen bencana.
• Transparansi BTT: Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) harus transparan dan terbuka kepada masyarakat.
• Kooridinasi Buruk: Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Pusat dianggap buruk.
• Kegiatan Seremonial: Pemkab Pidie Jaya dinilai lebih sibuk dengan kegiatan seremonial ketimbang kerja nyata di lapangan.

Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemkab Pidie Jaya untuk segera melakukan evaluasi total dan menghentikan pendekatan simbolik. Mereka meminta fokus pada pemulihan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak banjir.