Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 di lingkungan Kemenag. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi menyesatkan yang beredar luas di media sosial.

Belakangan, beredar konten di sejumlah platform digital, termasuk TikTok, yang menyebut Kemenag membuka rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini (2026). Informasi tersebut disertai ajakan mendaftar melalui tautan tertentu serta iming-iming kemudahan dalam proses seleksi.

Penegasan Kemenag

• Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pendaftaran CPNS dan PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks.
• Wawan menjelaskan bahwa setiap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag selalu dilaksanakan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
• Tidak pernah ada pengumuman rekrutmen melalui pesan pribadi atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

Imbauan untuk Masyarakat

• Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak memiliki sumber resmi, terlebih jika disertai permintaan data pribadi, biaya pendaftaran, atau janji kelulusan.
• Kemenag mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengecekan informasi sebelum mengambil langkah apa pun.
• Jika menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kemenag, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui akun dan kanal resmi Kementerian Agama.

Kanal Resmi Kemenag

• Website Kemenag.go.id
• Akun media sosial resmi Kemenag
• Kanal resmi pemerintah lainnya

Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap informasi palsu atau hoaks yang beredar di media sosial. Kemenag akan terus berupaya untuk meluruskan informasi menyesatkan dan melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan Kemenag.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak memiliki sumber resmi. Kemenag juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan konten mencurigakan yang beredar di media sosial.