Ratusan warga Bireuen mendemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Senin, 9 Februari 2026. Mereka menuntut selidiki dugaan keterlibatan Bupati dalam penggunaan kawasan hutan lindung oleh PT THL. Aksi ini juga mengingatkan janji pembangunan 1.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir.

Massa menilai lambannya penanganan bencana berkaitan erat dengan persoalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pemerintah daerah.

Tuntutan Utama

• Selidiki dugaan keterlibatan Bupati dalam aktivitas PT THL di kawasan hutan lindung.
• Realisasi janji pembangunan 1.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir.
• Investigasi independen atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Formasi Panitia Khusus (Pansus) Bencana untuk mengusut perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penanganan banjir.

Massa juga mendesak DPRK Bireuen segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bencana untuk mengusut perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penanganan banjir. Menurut mereka, fungsi pengawasan DPRK selama ini belum berjalan optimal.