Pengadaan mobil dinas senilai Rp 20 miliar oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menuai kritik dari Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK). Kebijakan ini dianggap tidak tepat di tengah kondisi darurat Aceh yang masih bergulat dengan bencana dan krisis kemanusiaan.

Koordinator SiPAK, Muhammad Akhyar, menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas mencerminkan ketidakpekaan fiskal dan lemahnya skala prioritas pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Ia menilai bahwa anggaran publik seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pemulihan rumah dan infrastruktur yang rusak.

Kritik Terhadap Kebijakan Pengadaan

• Nilai Pengadaan: Pengadaan mobil dinas senilai Rp 20 miliar dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Aceh.
• Ketidakpekaan Fiskal: Kebijakan ini dinilai mencerminkan ketidakpekaan fiskal dan lemahnya skala prioritas pemerintah.
• Kebutuhan Mendesak: Masyarakat Aceh masih membutuhkan pemulihan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
• Transparansi: SiPAK mendesak klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah terkait urgensi dan pertimbangan kebijakan pengadaan tersebut.

Desakan untuk Klarifikasi

SiPAK mendesak Sekretaris Daerah Aceh dan Ketua BRA untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Klarifikasi ini penting untuk menjelaskan dasar kebutuhan, urgensi, serta pertimbangan kebijakan pengadaan mobil dinas. Tanpa transparansi, publik akan menilai pemerintah daerah gagal membaca situasi dan kehilangan kepekaan dalam menempatkan anggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, terlebih dalam kondisi darurat yang menuntut keberpihakan anggaran secara nyata kepada kepentingan publik. SiPAK menilai bahwa setiap kebijakan anggaran BRA seharusnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dan kepekaan moral terhadap penderitaan rakyat.

Dampak Jangka Panjang

Kebijakan pengadaan mobil dinas ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tanpa transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan publik, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh yang masih bergulat dengan bencana dan krisis kemanusiaan.