Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat ini tidak memiliki kapasitas memadai dalam mengelola birokrasi pemerintahan. Karena itu, ia menilai pergantian Sekda Aceh sudah mendesak dan perlu segera dilakukan oleh Gubernur Aceh.

Menurut Nasrul, pergantian Sekda menjadi langkah strategis untuk menjawab beratnya dinamika pembangunan Aceh pascabencana sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh periode 2025–2030.

Alasan Utama Pergantian Sekda

• Kapasitas dan Integritas: Nasrul menyebutkan kegagalan dalam seleksi komisaris Bank Aceh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bukti kurangnya kapasitas dan integritas Sekda.
• Jenjang Kepemimpinan: Sekda Aceh dinilai tidak mengikuti Diklat PIM IV hingga I secara berjenjang, dan tidak pernah berada di Bappeda, keuangan, atau inspektorat.
• Pengalaman di Sektor Strategis: Nasrul menilai Sekda tidak memiliki kemampuan manajerial organisasi dan koordinasi antar-SKPA.
• Tata Kelola ASN: Ada kasus ASN ditempatkan tidak sesuai kompetensi, seperti dokter menjadi pegawai kehutanan atau ahli transportasi di Dinas Kesehatan.

Dampak pada Penanganan Bencana

• Koordinasi Birokrasi: Nasrul menilai respons Sekda tidak sejalan dengan langkah cepat Gubernur Aceh yang turun langsung ke lokasi bencana.
• Pencairan Dana BTT: Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) baru dicairkan sekitar satu minggu setelah bencana, padahal seharusnya bisa dipercepat.
• Koordinasi Antar-Forkopimda: Lemahnya koordinasi antar-Forkopimda saat Gubernur berada di lapangan membuat penanganan bencana tidak berjalan optimal.

Meski demikian, Nasrul menilai kepemimpinan Gubernur Aceh mampu meredam dampak dari lemahnya koordinasi birokrasi tersebut. 'Untungnya tidak terjadi aksi dari korban bencana terhadap ketidakmampuan Sekda dalam mengorganisir respons birokrasi Aceh,' demikian Nasrul Zaman.

Kategori: politik Publish: true FinalScore: 71 Summary: Pengamat Kebijakan Publik Nasrul Zaman mendesak Gubernur Aceh mengganti Sekda M. Nasir karena kapasitas dan integritas yang dinilai tidak memadai. Alasan utama termasuk kegagalan dalam seleksi komisaris Bank Aceh, jenjang kepemimpinan yang tidak tertib, dan lemahnya pengalaman di sektor strategis pemerintahan.