Pengamat kebijakan publik, Afrizal Abdul Rasyid, menyebut Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sedang mempertontonkan kebobrokan kebijakan. Keputusan pemerintah dalam mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak merata dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan fiskal serta keberpihakan terhadap daerah terdampak.

Afrizal menyebut Kabupaten Aceh Barat mengalami kerugian akibat bencana dengan estimasi mencapai Rp1,28 triliun, namun alokasi tambahan TKD yang diterima hanya sekitar Rp1 miliar. Disparitas ekstrem ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya kegagalan kebijakan dalam membaca realitas di lapangan.

Ketidakadilan Struktural

• Kerugian bencana Aceh Barat: Rp1,28 triliun
• Alokasi TKD yang diterima: Rp1 miliar
• Disparitas ekstrem: Perbedaan antara kebutuhan riil dan alokasi yang diberikan terlalu jauh untuk dianggap sebagai variasi kebijakan biasa.

Transparansi dan Akuntabilitas

• Minimnya transparansi: Tidak ada penjelasan terbuka yang memadai terkait dasar perhitungan alokasi, indikator yang digunakan serta justifikasi perbedaan antar daerah.
• Dugaan bias: Kecurigaan publik terhadap objektivitas dan integritas kebijakan anggaran.

Desakan dan Tuntutan

• Transparansi formula: Pemerintah didesak untuk membuka secara transparan formula dan data dasar alokasi TKD 2026.
• Peninjauan ulang alokasi: Peninjauan ulang alokasi anggaran untuk Aceh Barat agar disesuaikan dengan tingkat kerusakan riil.
• Audit independen: Audit independen terhadap proses verifikasi dan distribusi anggaran bencana.

Afrizal meminta DPRK dan DPRA untuk menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan tersebut. Dia juga mendorong tuntutan skema afirmatif bagi daerah dengan tingkat kerusakan tinggi agar tidak dirugikan oleh formula yang tidak sensitif terhadap kondisi lapangan.