Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Subulussalam 2026 telah melewati deadline 15 Februari 2026. Hal ini mengancam tunda pembayaran honor aparatur desa dan potensi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam, H. Sairun, S.Ag., mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dampak Keterlambatan APBK

• Tunda Pembayaran Honor Aparatur Desa: Keterlambatan pengesahan APBK menyebabkan tertundanya pembayaran honor aparatur desa.
• Potensi Pemotongan DAU: Keterlambatan ini juga berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
• Perdebatan Intensif: Proses pengesahan APBK 2026 ditandai dengan perdebatan intensif antara pihak legislatif dan eksekutif, khususnya terkait defisit anggaran, utang daerah, dan tata kelola keuangan.
• Hak Interpelasi DPRK: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, menyatakan bahwa proses pengesahan APBK 2026 masih berjalan. Ia menegaskan bahwa proses hak interpelasi dan rencana penggunaan hak angket merupakan jalur berbeda dengan pembahasan APBK.

Penolakan Penjelasan Wali Kota

15 anggota DPRK Subulussalam yang tergabung dalam Fraksi Hanura, Golkar, dan Fraksi Megegoh menolak penjelasan resmi Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid, dalam rapat paripurna hak interpelasi legislatif. Penolakan tersebut disampaikan dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan Ardhi Yanto Ujung dari Fraksi Megegoh.

Ardhi menyampaikan bahwa penjelasan wali kota belum sepenuhnya menjawab substansi interpelasi, terutama terkait kejelasan dasar hukum operasional kebijakan, prosedur administratif dan tata kelola pengambilan keputusan, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan keuangan daerah, serta mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah.

Aksi Unjuk Rasa

Rapat paripurna interpelasi DPRK Subulussalam juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK. Puluhan massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan persoalan yang dinilai krusial di daerah yang saat ini dipimpin Wali Kota H. Rasyid Bancin bersama Wakil Wali Kota Nasir Kombih.