Permahi Aceh menilai ancaman pencopotan Sekda Aceh oleh Ketua DPRA tidak berdasar dan menyerang personal. Rifqi mendesak transparansi anggaran untuk menilai kinerja Sekda dan DPRA.

Rifqi menegaskan, kritik terhadap kebijakan anggaran adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ancaman pencopotan jabatan Sekda Aceh yang disampaikan Ketua DPRA, tidak disertai argumentasi kebijakan yang utuh dan cenderung bersifat menyerang personal pejabat eksekutif yang sedang bekerja menjalankan roda pemerintahan.

Permahi Aceh Menilai Sikap Ketua DPRA

• Rifqi menegaskan, kritik terhadap kebijakan anggaran adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
• Ancaman pencopotan jabatan Sekda Aceh yang disampaikan Ketua DPRA, tidak disertai argumentasi kebijakan yang utuh dan cenderung bersifat menyerang personal pejabat eksekutif yang sedang bekerja menjalankan roda pemerintahan.
• Rifqi bilang, Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), memiliki kewajiban menyesuaikan APBA 2026 dengan kondisi fiskal daerah dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
• Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebagaimana disinggung Ketua DPRA, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan keuangan Aceh, yang saat ini dinilai sedang tidak stabil akibat kebutuhan penanganan bencana dan pemulihan ekonomi.

Permahi Aceh Mendesak Transparansi Anggaran

• Rifqi mendesak Pemerintah Aceh, khususnya pihak eksekutif dan Sekda Aceh, untuk mempublikasikan secara terbuka struktur APBA 2026, termasuk pos-pos anggaran yang tidak dapat dipenuhi serta alasan teknis dan fiskalnya.
• Dengan transparansi anggaran, publik bisa menilai secara jernih: apakah benar Sekda lalai, atau justru Ketua DPRA yang gagal memahami keterbatasan fiskal Aceh.
• Jangan sampai konflik elit ini justru mengorbankan kepentingan rakyat.