Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen pada 25-26 November 2026 lalu meninggalkan kerusakan parah. Sebanyak 23.348 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 14.710 rusak ringan, 4.403 rusak sedang, dan 4.235 rusak berat. Data ini kini akan divalidasi ulang oleh 200 petugas untuk memastikan keakuratan dan keadilan distribusi bantuan.

Validasi ini melibatkan mahasiswa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dinas terkait. Mereka akan dibagi menjadi 100 kelompok, masing-masing terdiri dari dua orang, dan diharapkan menyelesaikan pendataan dalam waktu 5 hari. Data yang akurat akan mempercepat pencairan anggaran perbaikan infrastruktur dan menghindari konflik sosial di masyarakat.

Proses Validasi

• 200 petugas terlibat dalam validasi data rumah rusak.
• 100 kelompok akan turun ke lapangan, masing-masing terdiri dari dua orang.
• 5 hari waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan pendataan.
• Uji publik akan dilakukan untuk memastikan keakuratan data.

Pentingnya Data Akurat

• Bantuan tepat sasaran: Data yang akurat memastikan bantuan stimulan diberikan kepada yang berhak.
• Percepatan pencairan anggaran: Data yang cepat dan akurat akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur.
• Transparansi: Data yang transparan akan menjaga kondusivitas dan menghindari konflik sosial.

Bupati Bireuen, H Mukhlis, ST, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses validasi. "Jangan sampai ada laporan rumah yang seharusnya kategori 'rusak berat' namun didata 'rusak ringan', atau sebaliknya," tegasnya. Sinergi antar lembaga dan koordinasi yang harmonis antara BPBD, kecamatan, dan perangkat gampong juga menjadi kunci keberhasilan proses ini.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus, dengan penggunaan sistem pendataan digital untuk meminimalkan human error dan mempercepat pelaporan ke tingkat pusat. Dengan demikian, diharapkan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dampak Jangka Panjang

• Pemulihan infrastruktur: Data yang akurat akan mempercepat perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak.
• Stabilitas sosial: Transparansi data akan menghindari konflik sosial di masyarakat.
• Peningkatan kesiapsiagaan: Proses validasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serupa di masa depan.