Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh, kondisi ekonomi masyarakat kian terpuruk. Kerusakan infrastruktur serta hancurnya sumber mata pencaharian membuat risiko kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Di tengah situasi darurat tersebut, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dinilai menjadi satu-satunya harapan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi rakyat. Namun, meski Pemerintah Aceh telah menuntaskan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum juga menuntaskan proses penetapan APBA.

Desak DPRA Segera Tuntaskan APBA 2026

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PII Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, secara tegas meminta DPRA segera menandatangani dan mengesahkan APBA 2026 agar program pemulihan pasca bencana dapat segera direalisasikan.

• 157.028 hektare sawah dan perkebunan rusak
• Tambak, kapal nelayan, dan berbagai mata pencaharian rakyat hancur
• Keterlambatan APBA menunda harapan rakyat
• DPRA harus menjalankan fungsi konstitusionalnya

Rendi menegaskan, keterlambatan APBA sama artinya dengan menunda harapan rakyat yang sedang berada dalam kondisi terjepit. Padahal, melalui APBA 2026, program pemulihan ekonomi dan bantuan pasca bencana dapat segera dieksekusi.

“Jangan menahan APBA. DPRA harus ingat, mereka adalah wakil rakyat. Kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan politik dan pribadi,” tegasnya.

Ia menilai, nasib jutaan masyarakat Aceh saat ini bertumpu pada sikap dan keberanian DPRA dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Menurut Rendi, ada tanggung jawab moral yang tidak boleh diabaikan oleh para anggota dewan di tengah penderitaan rakyat pasca bencana.

“Pedulikan rakyat Aceh. Kesampingkan dulu urusan pribadi dan politik. Pemerintah Aceh sudah menuntaskan evaluasi Kemendagri, kini tinggal DPRA menandatangani. Hari ini, masa depan rakyat Aceh benar-benar bergantung pada DPRA,” pungkasnya.