Aktivis antikorupsi Sutris menantang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah untuk memotong gaji dan pokok pikiran (Pokir) mereka untuk penanganan bencana banjir bandang. Menurut Sutris, kebijakan pimpinan dewan yang membagi-bagikan plakat penghargaan penanganan bencana hanya sebagai bentuk pencitraan, tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana.

Sutris mengkritik bahwa DPRK Aceh Tengah, sebagai representasi rakyat, seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan upaya konkrit. Dia meminta dewan agar rela memotong seluruh gaji dan tunjangan serta mengalihkan semua pokok pikiran (pokir) untuk pemulihan Aceh Tengah.

Kritik dan Tantangan

• Aktivis antikorupsi Sutris menantang DPRK Aceh Tengah untuk memotong gaji dan pokir mereka untuk penanganan bencana banjir bandang.
• Sutris mengkritik kebijakan pimpinan dewan yang hanya mencitrakan diri tanpa tindakan nyata.
• Dia meminta dewan agar rela memotong seluruh gaji dan tunjangan serta mengalihkan semua pokok pikiran (pokir) untuk pemulihan Aceh Tengah.
• Sutris juga mempertanyakan asal usul plakat penghargaan, apakah dari uang negara atau bukan.
• Dia mengkritik modus obral plakat sebagai cara menyiasati anggaran, terutama perjalanan dinas.
• Sutris berharap upaya menghambur-hamburkan uang rakyat melalui modus pemberian plakat dihentikan.