Proyek pengendalian banjir di Aceh Utara dan Bireuen dengan nilai total Rp14 miliar diduga terjerat korupsi. Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK) mendesak Polda Aceh untuk membuka perkembangan kasus ini secara transparan, mengingat penanganannya belum menunjukkan kemajuan jelas sejak 2023.

Koordinator SiPAK, Muhammad Akhyar, menyatakan bahwa proyek ini sangat penting bagi masyarakat yang setiap tahun menghadapi ancaman banjir. Lambannya penanganan kasus ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Detail Proyek dan Desakan Transparansi

• Proyek pengendalian banjir di Krueng Buloh, Aceh Utara, memiliki nilai kontrak awal Rp7,6 miliar yang kemudian meningkat menjadi Rp8,4 miliar.
• Proyek di Krueng Nalan, Bireuen, memiliki nilai kontrak sekitar Rp6,4 miliar.
• Penyidik Polda Aceh telah melakukan peninjauan lapangan dan meminta audit kepada BPKP, namun perkembangan kasus belum diumumkan secara terbuka.

Tindakan SiPAK

• SiPAK berencana menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Aceh untuk mendesak penanganan kasus yang serius dan transparan.
• Organisasi ini juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses hukum.

Dampak dan Harapan

Proyek pengendalian banjir merupakan infrastruktur penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. SiPAK menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani hingga tuntas dan dijelaskan secara terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.