Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, meminta semua pihak tidak mempolitisasi kritik yang berkembang soal penyunatan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan program Rumah Dhuafa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Menurut Nasrul, perdebatan yang terjadi belakangan ini justru mulai bergeser dari substansi persoalan menjadi polemik personal antar pihak. Padahal, kata dia, isu tersebut menyangkut kepentingan mendasar masyarakat Aceh.

Nasrul menilai, kritik yang disampaikan berbagai kalangan seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan anggaran daerah, bukan justru ditanggapi dengan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Isu Kesehatan dan Tempat Tinggal

• JKA dan Rumah Dhuafa adalah soal nyawa dan tempat tinggal rakyat Aceh.
• Kritik yang disampaikan berbagai kalangan seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif.
• Evaluasi dan perbaikan kebijakan anggaran yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik diperlukan.
• Apabila terdapat kekhilafan dalam penyusunan dokumen anggaran, terutama saat gubernur dalam kondisi sakit, maka hal tersebut seharusnya diakui secara terbuka dan segera diperbaiki.

Nasrul berharap polemik yang berkembang tidak terus bergeser menjadi perdebatan yang tidak produktif. Ia menegaskan bahwa fokus utama seharusnya adalah memastikan program yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.