Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah memberikan persetujuan terhadap konsep kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas (migas) Bireuen–Sigli pada 2023. Persetujuan ini tertuang dalam surat resmi yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Aceh dan ditandatangani oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri atau Pon Yaya.

Persetujuan ini didasarkan pada sejumlah dokumen dan peraturan pemerintah, termasuk Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Namun, hingga saat ini, Pon Yaya belum memberikan tanggapan terkait mekanisme rapat paripurna di DPRA.

Dampak Ekonomi yang Diharapkan

• Proyek migas Bireuen-Sigli diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Aceh.
• Warga Aceh, khususnya di wilayah Bireuen dan Sigli, menantikan manfaat dari proyek ini.
• UMKM lokal berpotensi mendapatkan peluang usaha baru dari kegiatan migas.
• Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa proyek ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Tantangan dan Harapan

• Transparansi proses persetujuan kontrak migas menjadi perhatian utama.
• Dampak lingkungan perlu diperhatikan untuk menghindari kerusakan ekosistem.
• Partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek migas sangat penting.