Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2026 menuai kritik dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) karena lebih berat pada belanja birokrasi dibanding belanja langsung yang berdampak kepada rakyat. Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp10,82 triliun, dengan Belanja Operasi Rp8,37 triliun (77,42 persen) dari total belanja. Belanja Pegawai dialokasikan Rp4,098 triliun (37,88 persen), termasuk Gaji dan Tunjangan ASN Rp2,48 triliun (22,97 persen).

MaTA menilai struktur belanja tersebut menunjukkan dominasi pengeluaran rutin, yang masih relevan dengan kritik Mendagri 2022 bahwa sebagian besar anggaran Aceh digunakan untuk kebutuhan belanja operasional, sementara belanja langsung yang berdampak pada rakyat relatif kecil. Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran diperlukan untuk memastikan dana ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Belanja Birokrasi Dominan

• Belanja Operasi Rp8,37 triliun (77,42 persen) dari total belanja
• Belanja Pegawai Rp4,098 triliun (37,88 persen)
• Belanja Barang dan Jasa Rp3,57 triliun (33,05 persen)

Pengawasan dan Transparansi

• Pengawasan penting untuk memastikan dana beasiswa dan meugang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
• Belanja seremonial seperti pakaian dinas, souvenir, hadiah, dan penghargaan perlu diawasi ketat agar tidak menjadi celah pemborosan atau alat pencitraan
• Beasiswa dan Meugang harus transparan dan tepat sasaran untuk mendukung manfaat publik yang nyata