Kawasan pesisir Pusong di Lhokseumawe menyimpan potensi ekonomi perikanan yang besar, namun terhambat oleh permukiman kumuh dan fasilitas pendukung yang tidak memadai. Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap mencapai 12.850.424 kilogram, dengan nilai ekspor yang signifikan. Namun, kondisi lingkungan yang buruk dan fasilitas yang tidak memadai menghambat produktivitas dan daya saing hasil laut Aceh di pasar global.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengajukan program Kampung Nelayan Merah Putih dan revitalisasi fasilitas untuk memperbaiki kondisi di kawasan Pusong. Namun, upaya ini masih membutuhkan akselerasi dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir.

Potensi Ekonomi Pesisir Pusong

• Produksi perikanan tangkap mencapai 12.850.424 kg pada 2022.
• Rata-rata hasil tangkapan ikan nelayan di Lhokseumawe mencapai 744,5 ton per bulan atau sekitar 24,8 ton per hari.
• Jenis ikan yang mendominasi tangkapan bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan tongkol (357 ton per bulan), cakalang (126,2 ton per bulan), dan ikan teri (67,6 ton per bulan).
• Agroindustri ikan teri asin di Pusong Baru mampu menghasilkan keuntungan sekitar Rp3,59 juta per satu kali proses produksi dengan nilai tambah mencapai 32,07 persen.

Permasalahan Lingkungan dan Fasilitas

• Kawasan Pusong telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh padat penduduk.
• Kondisi kebersihan lingkungan yang buruk diduga kuat mendorong tingginya angka balita stunting dan gizi buruk.
• Kedangkalan dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong menjadi keluhan utama para nelayan.
• Fasilitas pokok pendukung yang belum memadai menyebabkan hasil perikanan yang seharusnya dapat mendukung kebutuhan lokal dan ekspor prospektif menjadi masih terbatas.

Upaya Pemerintah dan Harapan ke Depan

• Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengajukan tiga kawasan prioritas sebagai calon lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk Pusong Lama.
• Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong Baru dinilai strategis dalam memperbaiki sistem tata niaga hasil laut dan mendorong efisiensi distribusi.
• Pemerintah menjajaki kerja sama strategis dengan investor asal Malaysia untuk membuka jalur ekspor langsung komoditas unggulan Aceh.
• Diperlukan langkah-langkah konkret dan terpadu, termasuk percepatan realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih, peningkatan status PPI Pusong menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pembangunan cold storage, program edukasi dan pendampingan bagi masyarakat nelayan, serta penguatan akses pembiayaan bagi nelayan dan pengolah ikan.