Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keterbukaan terhadap Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif perdamaian global yang diasosiasikan dengan Donald Trump. Langkah ini menjadi perbincangan hangat, dengan berbagai pandangan yang muncul. Ada yang melihatnya sebagai langkah berani dan realistis, sementara yang lain cemas dan curiga.

Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan percaya bahwa stabilitas serta kekuatan negara adalah syarat utama bagi terciptanya perdamaian. Keterbukaannya terhadap Dewan Perdamaian mengirim pesan jelas: Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton moral, tetapi hadir di meja di mana keputusan dibuat.

Peluang dan Tantangan

• Peluang Strategis: Indonesia memiliki modal geopolitik unik sebagai negara Muslim terbesar dan demokrasi besar di Global South. Melalui Dewan Perdamaian, Indonesia bisa memastikan suara Global South terdengar dan menekan dari dalam proses negosiasi yang sering diabaikan.

• Risiko Persepsi Publik: Keterlibatan Indonesia dalam forum yang diasosiasikan dengan Trump bisa dilihat sebagai dukungan terhadap agenda AS atau pelemahan komitmen terhadap Palestina. Ini bisa merusak kepercayaan publik dan memicu resistensi sosial-politik.

• Legitimasi Simbolik: Indonesia bisa digunakan sebagai stempel legitimasi bagi inisiatif yang substansinya belum tentu adil. Ini adalah jebakan klasik yang perlu diwaspadai.

• Posisi Indonesia di Mata Mitra Tradisional: Keterlibatan Indonesia bisa memicu jarak diplomatik dan kecurigaan dari negara-negara seperti Eropa Barat yang melihat mekanisme alternatif sebagai ancaman terhadap tatanan multilateral.

Prinsip Dasar

Prabowo perlu menjaga prinsip dasar Indonesia dalam keterlibatan ini:

• Menolak pendudukan ilegal
• Mendukung hak Palestina
• Tidak mengakui aneksasi sepihak
• Tidak menggantikan PBB sebagai rujukan hukum internasional

Jika Dewan Perdamaian bergerak ke arah yang mengabaikan prinsip ini, Indonesia wajib mundur. Kehadiran tanpa prinsip bukan diplomasi, tetapi kepatuhan.

Kesimpulan

Langkah Prabowo menunjukkan satu pilihan sadar: mengambil risiko terukur demi peluang pengaruh lebih besar. Ini sah dan bahkan diperlukan, dalam dunia yang tidak hitam-putih. Dukungan publik harus bersyarat: dukungan pada keberanian dan strategi, tetapi juga kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan. Indonesia boleh duduk di meja mana pun, tetapi tidak boleh menukar kursi itu dengan suara nuraninya.