Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan mengembalikan anggaran lebih dari Rp 10 triliun kepada tiga provinsi yang terdampak banjir besar di Sumatra pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pascabencana, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat meninjau wilayah Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat, 23 Januari 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran ini secara optimal untuk penanggulangan bencana.

Detail Kebijakan

• Anggaran lebih dari Rp 10 triliun akan dikembalikan untuk tiga provinsi terdampak banjir.
• Kabupaten Aceh Tamiang termasuk daerah yang anggarannya akan dikembalikan.
• Mendagri Tito Karnavian akan mengawal realisasi kebijakan ini di tingkat pusat.

Dampak dan Harapan

• Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan di daerah terdampak.
• Keterlibatan lintas instansi menjadi faktor penting dalam penanganan banjir.
• Presiden dan Mendagri berharap anggaran ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Koordinasi dan Apresiasi

• Mendagri Tito Karnavian akan berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan untuk realisasi kebijakan.
• Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang telah membantu penanganan banjir di Sumatra.

Dengan kebijakan ini, diharapkan penanganan banjir di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Langkah Selanjutnya

• Pemerintah daerah diharapkan segera memanfaatkan anggaran untuk penanganan bencana.
• Koordinasi antara pusat dan daerah akan terus dilakukan untuk memastikan realisasi kebijakan.
• Masyarakat Aceh Tamiang diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini dalam waktu dekat.

Dengan adanya anggaran ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat.