Prof Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, mengingatkan Pemerintah Pusat agar berhati-hati dalam menyampaikan janji kepada masyarakat, khususnya terkait wacana Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penanganan infrastruktur cipta karya pascabencana di Aceh.

Program tersebut direncanakan melibatkan masyarakat lokal terdampak sebagai tenaga kerja konstruksi dengan skema upah tertentu. Namun, menurut Prof. Humam, niat baik tersebut harus disertai kepastian pelaksanaannya agar tidak menambah beban psikologis masyarakat korban bencana.

Janji Tanpa Kepastian

Menurut Prof Humam, dalam beberapa kasus sebelumnya, Pemerintah Pusat terlalu banyak berjanji dan kerap tidak mampu merealisasikan janji sebagaimana yang disampaikan kepada publik. Ia menilai, penanganan bencana merupakan pekerjaan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Contoh Janji Tak Terlaksana

Ia mencontohkan janji pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,7 triliun yang sebelumnya disampaikan pejabat pusat, namun hingga kini belum jelas realisasinya.

Harapan dan Kebenaran

Prof Humam menegaskan, dalam situasi bencana seperti ini, lebih baik para pejabat pemerintah pusat banyak bekerja daripada banyak berbicara. Ia berharap wacana program padat karya yang dilakukan dengan sistem pendaftaran itu benar-benar terlaksana sesuai yang dijanjikan, dalam artian masyarakat lokal mendapat upah atas kerja-kerjanya.

Kritik dan Harapan

Kendati melontarkan kritik, Prof Humam menekankan bahwa ia sepakat dengan wacana padat karya tersebut. Namun, ia mendorong Pemerintah Pusat agar tidak boleh hanya melempar beban sosial kepada pemerintah daerah.

Pendekatan Lokal

Prof Humam juga menambahkan, agar pemerintah pusat tidak lagi mengirim berbagai alumni atau orang-orang dari berbagai akademi di Jakarta, khusus untuk membersihkan kawasan terdampak bencana. Menurutnya, banyak warga lokal terdampak bencana yang bisa diberdayakan dengan skema membayar mereka untuk membersihkan infrastruktur dan pemukiman.