Pemerintah Aceh baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hanya untuk masyarakat desil 6-7. Kebijakan ini, yang diatur dalam Pergub No. 2 Tahun 2026, memicu polemik karena mengecualikan desil 8-10 dan kategori tertentu dari tanggungan JKA.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, mengungkap adanya peluang revisi terhadap kebijakan JKA setelah melakukan pertemuan dengan Muzakir Manaf. Pertemuan ini membahas secara mendalam terkait kebijakan JKA, termasuk arah dan dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat di Aceh.

Pembahasan Kebijakan JKA

• Pembatasan Penerima JKA: Kebijakan baru membatasi penerima JKA hanya untuk desil 6-7, mengecualikan desil 8-10 dan kategori tertentu.
• Polemik dan Kritik: Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai mengurangi hak layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Aceh.
• Pertemuan Humam Hamid dan Muzakir Manaf: Pertemuan ini membahas kemungkinan revisi kebijakan JKA dan dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat.
• Respons Muzakir Manaf: Muzakir Manaf memberikan jawaban singkat "ya" ketika ditanya tentang kemungkinan revisi kebijakan.

Harapan dan Refleksi

• Harapan Humam Hamid: Humam berharap setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.
• Refleksi Tanggung Jawab: Pertemuan tersebut juga menjadi ruang refleksi terkait tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan.

Kebijakan JKA merupakan bagian penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas.