Progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi bencana di Aceh menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Sejumlah daerah mencatat perkembangan cepat, sementara wilayah lain masih tertahan oleh kendala administratif, geografis, dan pendataan.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah paling parah terdampak bencana, menjadi daerah dengan progres tercepat. Sebanyak 600 unit huntara telah rampung dibangun oleh Danantara dan telah ditempati. Namun berapa jumlah kebutuhan yang sesungguhnya hingga kini masih belum jelas.

Progres Huntara di Berbagai Wilayah

• Aceh Tamiang: 600 unit huntara telah rampung dan ditempati.
• Pidie Jaya: 1.500 unit huntara di 14 lokasi, sebagian sudah difungsikan.
• Gayo Lues: 3.051 unit huntara untuk 19.906 jiwa, masih dalam tahap pengerjaan.
• Aceh Timur: 3.413 unit huntara, tantangan utama di wilayah pedalaman.
• Aceh Utara: 4.482 KK membutuhkan huntara, progres hanya 10 persen.
• Aceh Tengah: 781 KK direncanakan menempati huntara, distribusi material terhambat.

Kendala Pembangunan

• Aceh Timur: Tantangan utama di wilayah pedalaman seperti Pante Bidari, Peunaron, dan Simpang Jernih akibat akses jalan rusak dan cuaca ekstrem.
• Aceh Utara: Kendala berlapis mulai dari luas wilayah terdampak, keterbatasan lahan, hingga pendataan korban yang kehilangan dokumen kependudukan.
• Aceh Tengah: Distribusi material terhambat akibat jalan dan jembatan rusak.

Prioritas Huntap

Kabupaten Bireuen memilih memprioritaskan pembangunan hunian tetap (huntap), dengan huntara disiapkan terbatas di empat kecamatan.

Keraguan Koordinator MaTA

Koordinator MaTA, Alfian, mengungkapkan keraguannya bahwa seluruh huntara akan selesai tepat waktu sebelum Ramadhan. Keraguan itu didasarkan pada progres pembangunan di lapangan yang dinilai masih lamban dan menghadapi berbagai kendala teknis.

Menurut Alfian, keterlambatan tersebut berpotensi membuat sebagian warga korban banjir tetap menjalani Ramadhan di pengungsian atau tempat tinggal yang tidak layak. Ia menekankan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan rasa aman dan martabat warga, terutama menjelang bulan suci.

“Melihat progres pembangunan yang masih berjalan lambat dan berbagai kendala di lapangan, kami ragu seluruh huntara untuk korban banjir bisa selesai sebelum Ramadhan,” ujar Alfian.

Oleh sebab itu, MaTA mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan realistis dalam menyampaikan perkembangan pembangunan, serta mempercepat langkah konkret agar beban psikologis dan sosial korban banjir tidak semakin berat saat Ramadhan.