Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai mematangkan rencana pembangunan Jembatan Krueng Semayam. Melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah daerah mendampingi Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 2 Provinsi Aceh melakukan sosialisasi pembebasan lahan kepada warga di Kantor Desa Babahrot, Selasa, 10 Februari 2026.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Abdya, Darma Musliandi, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mencapai kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan. Ia belum dapat memastikan kapan pengerjaan fisik jembatan akan dimulai karena sangat bergantung pada hasil studi kelayakan dan pembebasan lahan.

Fokus Sosialisasi Lahan

• Pemerintah daerah dan Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Aceh melakukan sosialisasi pembebasan lahan kepada warga di Kantor Desa Babahrot.
• Fokus utama adalah mencapai kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan.
• Proses ini melibatkan izin lingkungan dan studi kelayakan.

Komitmen dan Harapan

• Pembangunan jembatan bisa saja dilakukan dalam tahun anggaran ini jika seluruh proses administrasi dan sengketa lahan tuntas lebih cepat.
• Kehadiran lintas sektor diharapkan meminimalisir konflik agraria yang kerap menghambat proyek infrastruktur nasional.
• Pihak Satker PJN 2 Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk segera memulai pembangunan jembatan permanen begitu status tanah dinyatakan bersih dan tuntas (clear and clean).

Jembatan Krueng Semayam merupakan akses krusial yang menghubungkan mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Aceh Barat Daya. Kelancaran proyek ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan memperkuat konektivitas antarwilayah.